Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wapres Maruf Amin Kaget akan Keadaan Pers Saat Ini, Ada Apa?

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengaku terkejut dengan tantangan dari kehidupan media dan pers saat ini.
Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin Maruf Amin menggelar silaturahmi dengan jajaran perwakilan insan pers, untuk mendengar sejumlah aspirasi dan juga permasalahan media, Rabu (28/12/2022) (Foto: Akbar Evandio/Bisnis)
Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin Maruf Amin menggelar silaturahmi dengan jajaran perwakilan insan pers, untuk mendengar sejumlah aspirasi dan juga permasalahan media, Rabu (28/12/2022) (Foto: Akbar Evandio/Bisnis)

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengaku terkejut dengan tantangan dari kehidupan pers dan media massa saat ini yang dilihatnya dalam keadaan tidak baik-baik saja.

Penyebabnya, dia melihat sedang terjadi fenomena tutupnya sejumlah media cetak dan beberapa media lainnya yang akan bertransformasi menjadi media daring secara penuh.

"Bahwa saya memang merasa agak terkejut membaca pengumuman sejumlah media yang katanya ditutup ya. Juga, ada beberapa media cetak lainnya yang akan beralih ke daring," katanya di Kediaman Resmi Wapres Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2022).

Untuk diketahui, di tengah rintik hujan malam itu, Ma'ruf Amin menggelar silaturahmi dengan jajaran perwakilan insan pers, untuk mendengar sejumlah aspirasi dan juga permasalahan media.

"Malam ini saya bertemu dengan para pimpinan redaksi, para pimpinan bisnis media untuk mendengarkan masalah, keluhan yang dihadapi. Dan berbagai penjelasan tadi bahwa memang situasi media dalam negeri kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan ada yang mengatakan sudah dalam keadaan darurat," imbuhnya.

Mengenai permasalahan tersebut, dia menuturkan akan berupaya mencarikan solusi agar eksistensi pers sebagai salah satu pilar demokrasi dapat tetap terjaga.

"Oleh karena itu, dari hasil pantauan yang tadi kami dengar, kami ingin coba memfasilitasi supaya dibangun ekosistem yang tidak mematikan salah satu pihak," ucapnya.

Dia meyakini bahwa saat ini perlu adanya keseimbangan baru sehingga media Tanah Air dapat terlindungi melalui berbagai aturan yang bisa memberikan perlindungan kepada mereka.

Lebih jauh, Wapres akan mengoordinasikan kepada para pemangku kepentingan untuk dapat menjaga kondusivitas pers agar berjalan sebagaimana mestinya.

"Saya akan mencoba memfasilitasi dan mengomunikasikan agar pemerintah bisa hadir menjembatani situasi yang tidak baik-baik saja itu," pungkas Ma’ruf.

Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Arifin Asydhad memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang diinisiasi oleh Wapres sebagai bentuk nyata pemerintah hadir untuk media.

"Terima kasih atas inisiatif Bapak Wapres melihat situasi media yang tidak kondusif. Saya yakin inisiatif ini salah satu bentuk dari kehadiran negara terhadap media mainstream," kata Arifin.

Kemudian, Arifin menyadari bahwa salah satu permasalahan media mainstream yaitu kehadiran informasi dari media baru yang merupakan dampak dari kemajuan teknologi.

"Media mainstream itu tidak memegang kendali karena memang tidak bisa kita nafikkan juga kedatangan dari teknologi informasi. Namun, kalau ini kita biarkan tentu keberadaan media kita semakin luruh," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wens Manggut, mengungkapkan adanya ketidaksetaraan pendapatan iklan antara media mainstream dengan platform media sosial, serta mengenai pajak. Karena itu, dia berharap negara dapat hadir untuk membuat ekosistem media lebih kondusif.

Menyambung dari pernyataan tersebut, Dewan Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Agus Sudibyo menyebutkan bahwa kehadiran media baru belum bisa menggantikan fungsi-fungsi demokratis publik yang selama ini dijalankan oleh media konvensional.

Sehingga penulis buku Media Massa Nasional Menghadapi Disrupsi Digital ini juga mengharapkan negara mengambil peran untuk dapat mencapai keseimbangan dari kehadiran media baru tersebut.

"Untuk mencapai keseimbangan baru ini, dalam konteks platform global diperlukan intervensi negara. Dalam rezim manapun harus dikendalikan untuk kepentingan publik, untuk kepentingan negara," tandas Agus.

Direktur Bisnis Indonesia Hery Trianto mengaku bahwa kehadiran Negara dalam memperbaiki ekosistem media agar menjadi lebih baik adalah sebuah keniscayaan.

Adapun, saat melakukan komunikasi dengan Kementerian terkait dirinya mengaku menteri yang bersangkutan menyarankan agar pelaku di industry melakukan koordinasi bisnis ke bisnis (B2B) dengan platform untuk mencapai kesepakatan. Meski begitu, Hery meyakini bahwa perlu campur tangan pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut.

“Keadaan media saat ini memang kami tengah menghadapi disrupsi digital. Contohnya, dulu kami mendapatkan 80 persen dari belanja iklan, sedangkan kondisi 20 persen ini pada tahun-tahun sebelumnya itu diberikan kepada agensi sekarang sebanyak 80 diberikan kepada platform. Ini menjadi salah satu tantangan bagi pelaku media cetak. Ini beban yang cukup berat,” tuturnya.

Sebagai informasi, hadir sejumlah 18 perwakilan insan pers yang memaparkan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi media saat ini kepada Wapres. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini, Wapres akan menindaklanjuti masukan, saran, dan aspirasi insan pers untuk dinamika industri media yang lebih kondusif dan makin maju.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper